Bahanapos ( Rohil ) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) menggelar rapat koordinasi penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan pusat serta daerah Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah Rohil Fauzi Efrizal dan berlangsung di Aula Ruang Rapat Sekda, Lantai 3 Kantor Bupati Rohil, Batu 6, Senin (20/4/2026).
Turut hadir Plt. Kepala BPKAD Sarman Syahroni, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran penyusun program di lingkungan Pemkab Rohil.
Dalam arahannya, Sekda Fauzi Efrizal menyebut rapat ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting beberapa waktu lalu. Rohil menjadi salah satu daerah yang mendapat atensi khusus.
Isu utama yang disorot adalah rasio belanja pegawai dan belanja modal.
“Sesuai amanat undang-undang, porsi belanja pegawai seharusnya maksimal 30 persen dari total APBD. Namun, kondisi kita saat ini mencapai hampir 49 persen,” ungkap Fauzi Efrizal.
Pemkab Rohil, kata Sekda, akan segera menyusun jawaban dan penjelasan teknis kepada pemerintah pusat mengenai penyebab lonjakan tersebut, sekaligus mencari solusi penguraiannya.
Selain belanja pegawai, Sekda juga menyoroti rendahnya progres belanja modal. Hingga Maret 2026 baru mencapai 4,9 persen.
Ia mendesak seluruh Kepala OPD untuk segera menayangkan kegiatan, baik lelang maupun non-lelang, melalui aplikasi SIRUP LPSE.
“Kami instruksikan agar tahapan pelaksanaan APBD 2026 segera diproses. Selain itu, catatan penting dari Kemendagri adalah penanganan stunting. Penganggaran harus langsung menyentuh program inti, bukan lagi sekadar program pendukung. Ini harus direncanakan dengan tepat oleh OPD pemangku kepentingan,” tegasnya.
Senada dengan Sekda, Plt. Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni menyatakan pihaknya akan segera menyusun rencana aksi nyata dalam 1 minggu ke depan. Fokusnya adalah optimalisasi pendapatan dan percepatan pengadaan barang dan jasa.
“Kami akan duduk bersama dengan OPD yang memiliki belanja modal besar, seperti Dinas PUTR dan Perkim, untuk mendorong percepatan proses pengadaan. Tujuannya agar belanja modal kita segera meningkat dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” jelas Sarman.
Lebih lanjut, BPKAD juga akan memastikan penganggaran untuk penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan stunting benar-benar tepat sasaran.
“Kami akan melihat kembali program di setiap OPD agar kegiatannya betul-betul relevan dengan proses penurunan angka kemiskinan dan masalah krusial lainnya di Rokan Hilir,” pungkasnya.
