Bahanapos ( Tembilahan ) – Puluhan mahasiswa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Indragiri Hilir bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Inhil, Senin (15/6/2026).
Aliansi mahasiswa diterima Pemkab Inhil melalui forum audiensi. Hadir Sekretaris Daerah Inhil bersama pimpinan OPD teknis terkait. Dari pihak mahasiswa hadir Ketua PC PMII Inhil Zulfikar, Koordinator Lapangan Wahyugi, Koordinator Massa M. Ridwan, serta jajaran pengurus.
Dalam audiensi yang berlangsung dinamis, mahasiswa menyerahkan 7 poin tuntutan sebagai “catatan evaluasi” Milad Inhil ke-61:
1. Menjaga stabilitas harga komoditas kelapa lokal agar petani tidak terjepit permainan harga tengkulak.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang merata, hingga ke pelosok kecamatan dan desa.
3. Mencabut izin tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional demi menjaga ketertiban dan norma sosial.
4. Menertibkan parkir liar serta menerapkan tarif sesuai Perda untuk kepastian hukum dan kenyamanan publik.
5. Menuntaskan persoalan tumpukan sampah di Kota Tembilahan yang berdampak pada kesehatan dan wajah kota.
6. Menangani anak jalanan, pengemis, dan badut jalanan di bawah umur dengan program yang tegas, terukur, dan humanis.
7. Memberi kepastian operasional penuh armada Kapal Ro-Ro Tembilahan untuk kelancaran konektivitas dan distribusi barang.
Ketua PC PMII Inhil, Zulfikar, menegaskan Milad daerah harus menjadi momentum introspeksi, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Di usia ke-61 tahun ini, pemerintah daerah harus berani melihat secara objektif berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa hadir menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat. Tujuh tuntutan ini bukan tuntutan kami, tapi suara rakyat yang harus dijawab dengan kebijakan dan tindakan nyata,” tegas Zulfikar kepada wartawan usai audiensi.
Koordinator Massa, M. Ridwan, menyoroti darurat isu sosial yang kian terlihat di ruang publik Tembilahan.
“Keberadaan anak-anak yang mengemis dan menjadi badut jalanan adalah alarm masalah sosial serius. Ini butuh penanganan lintas OPD yang tegas dan terukur. Begitu juga keluhan warga soal sampah menumpuk, parkir liar, dan hiburan malam yang melanggar aturan. Semua itu merusak rasa aman dan nyaman warga,” ujar Ridwan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Inhil yang memimpin audiensi menyatakan seluruh aspirasi telah dicatat. Pemkab, katanya, akan memformulasikan langkah tindak lanjut bersama OPD teknis sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
Aliansi PMII-DEMA STAI Auliaurrasyidin menutup aksi dengan komitmen pengawasan. Mereka menegaskan akan mengawal hasil audiensi secara berkala agar tidak berhenti di atas kertas.
“Mahasiswa tidak akan lepas tangan. Kami akan terus memantau, mengevaluasi, dan mengawal sampai tujuh tuntutan ini diturunkan menjadi program kerja nyata yang dirasakan langsung masyarakat Indragiri Hilir,” pungkas Zulfikar.
Penulis : Wijaksono
Editor. : Masliana Panggabean
