Bahanapos ( Rohil ) – Isu yang menyebut dr. Maharani, MM Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar terlibat “jual beli titik dapur” Program Makan Bergizi Gratis MBG dibantah tegas. Muhammad Fadhli, Ketua Relawan Squad dr Maharani meluruskan, informasi tersebut tidak benar dan murni hasil salah tafsir atas aspirasi konstituen.
Klarifikasi disampaikan Fadhli kepada media bahanapos.com Rabu (10 /6 2026). Ia menjelaskan kronologi munculnya narasi yang menyeret nama dr Maharani.
Fadhli menegaskan, dr Maharani tidak pernah terlibat praktik jual beli titik dapur MBG di lapangan.
“Jika ada isu yang mengatakan beliau dr Maharani terlibat dalam praktik jual beli dapur MBG, itu tidaklah benar,” ujar Fadhli.
Menurutnya, narasi itu muncul karena dr Maharani menjalankan fungsi konstitusionalnya: menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat daerah pemilihan.
Fadhli menceritakan asal muasal isu tersebut. Awalnya, masyarakat Rokan Hilir, terutama wilayah pesisir dan terisolir, meminta dr Maharani agar MBG masuk ke daerah mereka.
“Karena di Riau khususnya di Rohil itu termasuk kawasan pesisir dan terisolir, sehingga beliau berpandangan sangat layak diusulkan sebagai titik dapur,” tutur Fadhli.
Permintaan itu disampaikan saat dr Maharani melakukan reses dan kunjungan dapil kundapil. Warga berharap dapur MBG dapat membantu pemenuhan gizi anak dan UMKM pangan lokal.
Atas dasar aspirasi tersebut, dr Maharani kemudian membuka komunikasi dengan
“Jadi ini murni aspirasi masyarakat, dan terkait pelaksana program MBG di lapangan, bukanlah beliau, melainkan mitra yang secara regulasi memenuhi kriteria dan aturan yang berlaku,” ucap Fadhli.
Fadhli menilai distorsi informasi terjadi karena dr Maharani meneruskan permintaan warga kepada pihak BGN.
“Karena beliau yang minta tolong kepada Pak Soni itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan dr Maharani terlibat. Jadi enggak benar sama sekali dr Maharani melakukan dugaan praktik jual beli titik dapur,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Rohil itu.
Ia menekankan, penentuan mitra pelaksana dapur MBG sepenuhnya kewenangan BGN sesuai regulasi. DPR hanya menyalurkan aspirasi, tidak berwenang menunjuk atau “menjual” titik dapur.
Muhammad Fadhli meminta publik dan media sosial berhenti menyebarkan narasi yang mempolitisasi MBG. Program ini, katanya, bertujuan menurunkan stunting dan menggerakkan ekonomi pangan lokal.
Relawan Squad dr Maharani juga mengapresiasi dr Maharani yang konsisten memperjuangkan daerah 3T dan pesisir agar mendapat alokasi MBG. Fadhli berharap masyarakat menunggu data resmi BGN terkait penetapan titik dapur, bukan berspekulasi.
Reporter : Nasri
Editor : Masliana Panggabean
