TEMBILAHAN, BAHANAPOS – Aliansi Pemuda Sungai Buluh bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok Cipayung menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia, Tembilahan, Senin (10/8/2026).
Aksi tersebut menyuarakan keresahan masyarakat, khususnya petani kelapa, terkait anjloknya harga komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
Koordinator Aliansi Pemuda Sungai Buluh, Purwanto, SH, saat dikonfirmasi awak media HR Wijaksono, menegaskan bahwa persoalan anjloknya harga kelapa di Inhil membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah.
“Harapan terbesar kami adalah bagaimana pemerintah terus memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Jangan sampai kekuasaan tertinggi eksekutif justru kalah dengan adanya kepentingan-kepentingan pihak luar yang hanya mementingkan segelintir golongan,” tegasnya.
Purwanto berharap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat mengambil langkah konkret dan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya petani kelapa yang selama ini menjadi salah satu kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari komoditas tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus mampu memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan tidak kalah oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
Aliansi Pemuda Sungai Buluh bersama organisasi mahasiswa dan Cipayung berharap aksi tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung keresahan masyarakat serta mengambil langkah nyata dalam mengatasi persoalan harga kelapa.
Mereka meminta adanya kebijakan yang memberikan kepastian harga, perlindungan terhadap petani, serta keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa.
Sementara itu, dari Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat (AMBAR), Ketua Umum PC PMII Indragiri Hilir, Zulfikar, menyampaikan empat tuntutan dalam aksi tersebut.
Pertama, meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperjuangkan kenaikan harga kelapa di tingkat petani. Kedua, membenahi tata niaga kelapa. Ketiga, membentuk dan memperkuat organisasi petani kelapa yang benar-benar berbasis petani. Keempat, membangun sistem informasi harga kelapa yang terbuka, akurat dan mudah diakses petani.
Zulfikar berharap tuntutan tersebut dapat segera ditindaklanjuti pemerintah melalui kebijakan konkret yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi petani kelapa.
Aksi berlangsung damai dan menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan harga kelapa yang membutuhkan perhatian serius serta solusi nyata dari pemerintah. (HR Wijaksono)
