Bahanapos ( Inhil ) – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hilir ke-61 pada Jumat 12 Juni 2026 tidak hanya diisi pesta kembang api dan upacara. PC PMII Inhil justru memilih momen ini untuk “menagih utang janji” pemerintah daerah. Sorotan utama: kejelasan operasional Kapal Ro-Ro Tembilahan yang sejak lama dinanti warga sebagai urat nadi ekonomi dan konektivitas.
Bagi PMII, usia 61 tahun Inhil harus jadi titik refleksi, bukan sekadar seremoni tahunan tanpa dampak nyata bagi rakyat.
Ketua PC PMII Inhil Zulfikar menegaskan, peringatan hari jadi kabupaten adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian sekaligus membongkar persoalan yang belum tuntas.
“Hari Jadi Inhil ke-61 harus menjadi titik refleksi bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Kita mengapresiasi capaian yang ada, namun tidak boleh menutup mata terhadap persoalan akut yang masih terjadi,” ujar Zulfikar Kepda bahanapos.com, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, seremoni tanpa perbaikan nyata hanya akan mengulang siklus “euforia sesaat” sementara masalah dasar warga tetap menganga.
Isu paling keras yang dilempar PMII adalah nasib Kapal Ro-Ro Tembilahan Proyek konektivitas antar-pulau ini sudah lama digaungkan sebagai penggerak ekonomi, pemangkas biaya logistik, dan pembuka akses pasar bagi petani, nelayan, dan UMKM Inhil.
Namun hingga HUT ke-61, kepastian operasionalnya masih menggantung.
“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Pertanyaannya sederhana, apakah kapal Ro-Ro ini benar-benar akan diwujudkan atau hanya menjadi janji politik yang terus diulang tanpa kepastian? Pemerintah perlu menjawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar narasi dan wacana,” tegas Zulfikar.
Kritik ini muncul karena warga pesisir dan pulau-pulau kecil Inhil masih bergantung pada kapal kayu dan biaya angkut tinggi. Ketiadaan Ro-Ro membuat harga bahan pokok fluktuatif dan hasil bumi sulit bersaing keluar daerah.
Selain Ro-Ro, PMII menuntut Pemkab Inhil serius membenahi sejumlah PR struktural:
Pemerataan infrastruktur Jalan, jembatan, dan dermaga di kecamatan pesisir dan pedalaman masih jauh dari layak.
Mutu pendidikan Akses dan kualitas sekolah, terutama di daerah 3T, perlu penguatan guru dan sarana.
Pemberdayaan ekonomi UMKM, petani kelapa, sagu, dan nelayan butuh hilirisasi serta akses pasar yang adil.
Penataan ketertiban umum Maraknya juru parkir ilegal, anak jalanan, serta minimnya pengawasan tempat hiburan dinilai mengganggu rasa aman warga.
Zulfikar menekankan kritik PMII bukan bentuk oposisi liar, melainkan kontrol sosial objektif mahasiswa untuk memastikan pembangunan berpihak ke rakyat.
“Kritik ini murni bentuk kepedulian mahasiswa. Kami ingin momentum HUT ke-61 melahirkan kebijakan konkret, bukan sekadar spanduk dan pidato. Rakyat Inhil butuh bukti, bukan janji,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Inhil belum merilis jadwal pasti operasional Ro-Ro Tembilahan maupun roadmap penyelesaian isu-isu yang disorot PMII. Warga berharap peringatan HUT ke-61 menjadi titik balik: dari seremoni menuju eksekusi.
Reporter : HR. Wijaksono
Editor. : Masliana Panggabean
