Bahanapos ( Pekanbaru ) – Di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran nasional, Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru justru mencatat lonjakan tajam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut PAD Kota Bertuah naik signifikan dari Rp800 miliaran menjadi Rp1,2 triliun.
Kenaikan drastis ini disebut Wako Agung bukan kebetulan. Pemko Pekanbaru sengaja melakukan terobosan dan inovasi pelayanan agar masyarakat tidak “malas bayar pajak”.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, yang akrab disapa Agung Kencana, mengungkapkan kunci utama kenaikan PAD ada pada peningkatan kualitas pelayanan ke wajib pajak.
“Prinsipnya kita tingkatkan pelayanan dulu ke masyarakat, ke wajib pajak. Karena kan masyarakat mau bayar pajak dengan lebih mudah, tidak ribet,” kata Wako Agung, Jumat (24/4/2026).
Logika sederhananya: jika bayar pajak mudah dan cepat, maka kepatuhan warga meningkat. Prinsip inilah yang diterapkan Pemko Pekanbaru di berbagai sektor penerimaan.
Salah satu terobosan yang terbukti efektif adalah pemberian kemudahan dan diskon Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Hasilnya, masyarakat justru semakin ramai membayar pajak dan realisasi naik drastis dibanding periode tahun yang sama.
Agung juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memangkas birokrasi perizinan. Contohnya untuk pajak Persetujuan Bangunan Gedung PBG.
“Contoh pajak PBG. Kalau izin dipermudah, dipercepat ya pasti antusias orang ngurus. Terbukti di tahun ini warga patuh untuk bayar pajak, intinya pelayanan dimaksimalkan agar masyarakat tidak malas bayar pajak,” terang Wako.
Langkah percepatan izin ini membuat iklim investasi dan pembangunan di Pekanbaru semakin kondusif.
Selain PBB dan PBG, komponen PAD lain juga ikut terdongkrak. Kenaikan terjadi pada pajak opsen, reklame, hotel, restoran, dan jenis pajak daerah lainnya.
“PAD kita kenaikan cukup signifikan. Jadi jika dibandingkan periode yang sama, di tahun 2025 naik drastis. Dari Rp 800-an miliar menjadi Rp 1,2 triliun,” jelas Agung yang juga menjabat Ketua Demokrat Riau tersebut.
Lonjakan Rp400 miliar lebih ini menjadi bukti bahwa strategi “pelayanan dulu” mampu mendongkrak penerimaan daerah tanpa membebani wajib pajak dengan cara represif.
Wako Agung menekankan bahwa pajak yang dibayar masyarakat harus terasa manfaatnya secara langsung. Karena itu, Pemko memprioritaskan hasil pajak untuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik.
“Pajak itu juga harus dirasakan masyarakat. Makanya ada perbaikan jalan, infrastruktur, fasilitas umum, kebersihan yang semuanya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tentu ingin pajak yang dibayar itu juga mereka rasakan,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan warga selama ini tentang kondisi jalan dan fasilitas umum. Dengan PAD naik, Pemko optimis percepatan pembangunan bisa lebih masif.
Penulis : Zuraida Editor. : Masliana Panggabean
